PAPUA KIAN MEMANAS

13335877_1214786608533478_292379644824834045_n

Selasa 31 Mei Masa KNPB Demo dalam rangka mendukung Papua (ULWP) masuk sebagai Anggota penuh (Full Member) di MSG, hari ini 2 Juni masa Gerakan Pembela NKRI demo didepan Gedung DPRP tolak keberdaan KNPB dan kecam ULWP. Kontradiksi ini menciptakan ketegangan yang serius antara masa pro NKRI yang nota bene adalah orang Non Papua dan orang asli Papua (OAP).

Jika masa pro NKRI adalah masa mobilisasi dan pengkondisian yang dibuat NKRI, Maka ini adalah kesalahan besar yang dibuat negara. Jika pro kontra yang saling menunjukan kekuatan ini berkembang kearah konflik horizontal, maka negara telah sengaja menciptakan konflik horizontal dan konflik kemanusian yang melanggar HAM. Kondisi ini menunjukan bahwa Smart Diplomasi yang selama ini menjadi pendekatan andalan negra tampaknya menemui jalan buntu sehingga negara hilang rasionalitas dan mau mengiring rakyat kepada konflik terbuka.

Apa sesungguhnya motivasi utama negara menciptakan situasi ini…?

Kalau mau berspekulasi, maka situasi ini mencerminkan frustasi negara yang tidak mampu membendung proses internasionalisasi isu Papua di regional dam sub region pasific yang kian menemui status kejelasannya, Bahkan isu pelangaran HAM berat yang tengah menjadi perhatian dunia internasional. Maka, situasi ini diciptakan untuk mengalihkan perhtian dunia dari isu sesungguhnya yaitu panggaran HAM Negara di Papua kepada konflik horizontal.

Indonesia tampaknya mengulang sejarah yang pernah dilaluinya di Timor Leste dimana pra referendum TNI menciptakan Milisi dan membenturkannya dengan kelompok pro kemerdekaan. Tindakan ini seperti hukum newton ketujuh bahwa semakin menekan kuat maka pantulan baliknya juga makin kuat, artinya situasi atau rekayasa konflik seperti ini akan mengundang solidaritas OAP untuk menuntut merdeka semakin kuat. Ini bagai makan buah simala kama, makan mati tak makanpun mati.

Apa Yang Seharusnya Di Lakukan ?

Yang harus dilakukan OAP pada situasi ini adalah menahan diri terhadap bentuk profokasi berlebihan yang dibuat orang non Papua dan TNI & POLRI. Kedua, orang non Papua juga menahan diri dan jangan mau dimobilisasi untuk melakulan konfrontasi dengan OAP, KNPB dll. Ketiga TNI dan POLRI harus berpikir lebih razional untuk menstabilkan kembali situasi yang ada. Biarkan proses ini diselesaikan melalui pendekatan dialok serta mekanisme HAM yang sedang didorong. Jika Negara merasa benar tidak perlu mengekang dan mengisolasi diri terhadap upaya pihak ketiga yang berencana masuk ke Papua untuk memantau kondisi HAM di Papua. Jika ini dilakukan, maka ketiga pihak akan dipandang bermartabat dan berwibawa.

Pemerintah selama ini mengabaikan tuntutan dialok yang diinginkan oleh orang Papua. Ini mengakibatkan orang Papua mencari jalan penyelesaian lain yaitu mendorong HAM melalui jalur MSG maupun PBB untuk diselesaikan secara politik. Kesimpulanya bahwa cara-cara mengatasi konflik Papua melalui pendekatan militer dan pendekatan kontra sosial seperti menciptakan organisasi tandingan menunjukan ketidak mampuan negara dalam mengelola Papua. Jika ini tidak dilakukan, maka hanya penyesalan yang akan terjadi.

                                                                                            Oleh:     A.R.Kambuaya

                                             Kebenaran itu ada dalam ketidakbenaran itu sendiri