MAKLUMAT RAKYAT PAPUA UNTUK KAPOLDA PAPUA

papua_BD7C0377E5DD4B20B5CC34C13E54664A

Maklumat menolak niat polda Papua untuk menghidupkan pola orde baru:

1. Wajah Indonesia makin suram di dunia lantaran paranoid separatisme

2. Keutuhan NKRI tidak bisa dijaga dengan cara mengkrimininalkan para pejuang Papua, sebab pendekatan sudah gagal total. Sejak Papua di NKRI, ratusan orang Papua dipenjarakan, apakah metode tersebut membuat perjuangan Papua lepas dari NKRI surut? Tidak. Justru makin meluas.

3. Polisi adalah produk reformasi 1998, maka semestinya polda Papua tidak mengibiri reformasi sebagai alat perubahan.

4. Tuntutan memisahkan diri dari Indonesia merupakan keharusan, bukan kebetulan atau mengada ada, sehingga setiap orang Papua yang dikriminalkan sudah menjadi resiko bagi pejuang itu sendiri.

5. Kriminalisasi dari GPK, GSB, OTK, dst, sudah terbukti tidak memberi efek apapun bagi kamtibmas di Tanah Papua.

6. Apa yang dilakukan Paulus Waterpauw selaku kapolda Papua hari ini, diduga ingin mencari sensasi belaka untuk ikut pada kontes calon gubernur Papua periode berikut. Artinya praktik menegakkan hukum NKRI hanya demi kepentingan politis belaka.

7. Aparat penegak hukum di Tanah Papua paling kerdil menegakkan hukum. Mereka hanya bawa instrumen hukum pada konteks separatisme namun penerapan hukum pada konteks penjarahan sumber daya alam sama sekali tidak pernah ada. Itulah kebohongan luarbiasa aparat hukum NKRI di Tanah Papua semenjak aneksasi.

Sekian

Ini pernyataan polda Papua:

Wamena, Jubi – Dalam waktu dekat Kepolisian Daerah Papua mengeluarkan maklumat tentang dasar dan aturan menyampaikan pendapat di muka umum.

Menurut Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw siapa pun punya hak menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ditekankan untuk kelompok KNPB, PRD dan afiliasinya yang bermuara kepada separatisme ada dasar hukumnya.

“Kita akan berikan catatan penting bahwa mereka yang nanti melawan pemerintah yang sah, aparat negara yang sah, maka ada aturan hukum positif yang berlaku dan KUHP mengatur itu,” katanya di Wamena, Jayawijaya, Jumat (17/6/2016).
Disebutnya, mereka yang menggelar demo pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dikenakan makar dan menjadi catatan kriminal kepolisian jika ada yang dipidana.

Kapolda menjelaskan, apabila seseorang tercatat dikenakan pidana, maka mereka akan ikut dalam catatan kriminal kepolisian. Mereka yang sebagai pelajar dan akan melanjutkan studinya, catatan itu akan ikut. Begitu juga mereka yang mahasiswa lulus ingin kerja catatan itu akan ikut sehingga menyulitkan mereka ke depan.

Ia juga akan meminta para bupati di Papua agar mendata pelajar dan mahasiswa yang didanai atau dibantu oleh keuangan negara.

“Jangan mereka ikut-ikutan akhirnya mereka terjebak dalam situasi itu yang pada akhirnya akan merugikan mereka sendiri,” katanya.

Oleh: Arkilaus Baho