Kemanusian Rohingya Vs Kemanusian Deyai Papua

“Bagaimanapun juga, Myanmar dan Bangladesh harus melakukan kerja sama yang baik dalam penanganan, khususnya penanganan pengungsi, karena tanpa kerja sama yang baik akan sulit penanganan pengungsi ini dilakukan,” kata Retno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).  Lihat : https://news.detik.com/berita/d-3621747/menlu-presiden-jokowi-ingin-kekerasan-terhadap-rohingya-dihentikan

Kisruh Rohigya sontak memicu kemarahan Masyarakat Indonesia. Tidak hanya Presiden, masyarakat biasa pun ikut  geram, mengecam dan mengutuk Myanmar. Mcermati respon masyarakat dan opini yang berkembang ini kita mestinya tidak terbawa emosi dan berpikir sejenak, megapa kita harus ikut berpikir, berempati terhadap Etnis Rohingya..?

Benar, sebagai manusia kita perlu merasa empati atas kekerasan semena-mena yang dilakukan negara dan individu terhadap orang yang tak berdosa. Namun yang menjadi pertanyaaan adalah sudahkah negara kita bersih dari  praktek demokrasi dan kemanusian.?   Jangan sibuk mengurus negara lain,  butakah, tulikah, bisukah kita terhadap penembakan di Deyai Papua…? Kekerasan yang di lakukan negara terhadap masyarakat Papua di Deyai  itu sama seperti yang di lakukan Myanmar tehadap etnis Rohingya . Apakah Manusia Papua itu golongan bangsa binatang yang kalau di tembak dan dibunuh, menyelesaikannya cukup  dengan meminta maaf…? Presiden tidak pernah ikut berpikir soal kasus Deyai Papua.

Kami masyarakat Papua merasa miris, terhina dan terinjak-injak atas pernyatan dan respon masyarakat Indonesia yang berlebihan menunjukan rasa empati dan kemanusian terhadap etnis rohingya. Apakah derajat kemanusia  etnis rohingya itu lebih tinggi dari derajat kemanusian orang Papua..? Apakah orang Papua itu tidak terhitung dalam rumpun manusia…?

Jangan mengunakan sudut pandang kesamaan agama untuk meberi empati kepada orang lain sementara masyarakat di negeri sendiri di lupakan…? Saat kasus deyai terjadi masyarakat Indonesia diam seribu bahasa, sibuk menjalani rutinitas mereka masing-masing, sementara ketika kasus Rohingya semua orang menjadi sibuk. Inikah yang namanya kesadaran kolektif sebagai sebuah bangsa. Konsep senasib sepenangungan itu hanya ilusi yang tidak perah nampak dalam praktek hidup berbangsa dan bernegara.

Saat ini negara sedang menghadapi Internasionalisasi isu Papua merdeka. Saat yang sama pula negara mengutus berbagai tim untuk melakukan kontra diplomasi terhadap gerakan Papua merdeka (UMLWP). Negara melalui diplomat sibuk mempresentasikan berbagai indikator sukses otonomi khusus termasuk pemekaran untuk meyakinkan dunia internasional terhadap masalah Papua. Bagaimana dengan penegakan Hukum dan HAM di Indonesia secara khsusus HAM di Papua ?

Pemerintah Indonesia sedang bermain sandiwara di pangung internasional. Menampilkan wajah ganda mengelabui dunia internasional atas apa yang saat ini terjadi di dalam negeri, secara skhusus pelanggaran HAM di Papua. Rakyat Papua wajar memiliki rasa curiga, bahkan menuduh negara sedang menjalankan pendekatan ganda terhadap masalah Papua. Disisi yang lain menyatakan pendekatan terhadap konflik di Papua dilakukan dengan cara-cara demokratis, dialog bahkan Jokowi mengatakan dengan istilahnya yang kren “Pendekatan Kebudayaan”. Namun pada prakteknya penembakan, kekerasan masih terus terjadi.

Kejadian ini menjadi contoh watak asli negara bahwa ternyata orang Papua tidak penting di mata negara, yang penting hanyalah sumberdaya alamnya yang melimpah.  Negara lebih sibuk mengurus etnis rohingya yang nota bene warga negara Myanmar. Empati kemanusia yang lupa akan diri sendiri. Jika sikap negara dan rakyat Indonesia terus seperti ini, maka Papua harus merdeka, sebab tidak ada masa depan Papua dalam NKRI.

 

Agustinus R.Kambuaya