Menanti Keputusan Letak Ibu Kota Kabupaten Maybrat

Masyarakat Maybrat harap-harap cemas menanti keputusan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) terkait letak atau kedudukan ibu kota Maybrat yang tengah menjadi polemik. Pasca pelantikan bupati Maybrat terpilih aktivitas pemerintahan dipindahkan ke Ayamaru. Pemindahan aktivitas pemerintahan tersebut menjadi masalah baru. Sebagian aparatur sipil (ASN) dan masyarakat menghendaki pemerintahan tetap di jalankan di Kumurkek. Dipihak yang lain, sebagian ASN bersama masyarakat tetap melangsukan aktivitas pemerintahan di Ayamaru, hal ini berdampak pada dualisme pemerintahan.

Polemik atau dinamika sosial politik dan pemerintahan di Maybrat seolah tak pernah berakhir. Polemik ini seolah-olah membuat Maybrat berada dalam siklus konflik sosial dan politik yang tak pernah ada ujungnya. Masalah letak ibu kota Maybrat ini merupakan masalah klasik yang muncul sejak awal hadirnya Kabupaten ini. Konflik berdampak pada tidak stabilnya tatanan sosial budaya dan politik di Maybrat. Ibu Kota yang di pindahkan berkali-kali berdampak pada ketidakpastian pelayanan publik yang baik, yang sesuai dengan semangat awal pendirian Kabupaten ini. Segudang sumberdaya manusia yang di akui di Tanah Papua bahkan Indonesia seolah tak ada artinya dalam mengelola manajemen konflik, politk dan pemerintahan di negeri kabut berasap ini.

Berpijak pada realitas sosial politik dan ekonomi Myabrat ini, saya mencoba mengajukan beberapa pendekatan yang paling mungkin menjadi sudut pandang, pisau analisis bahkan menjadi dasar untuk menemukan formula baru dalam membaca benang kusut ini agar rakyat kita tidak menjadi korban pemekaran, melainkan mendapat manfaat, mampu menjadi pemain utama dalam berbagai sektor dan lini kehidupan di Maybrat. Ada tiga pendekatan yaitu ;

Pendekatan Hukum

Sengketa ibu Kota Maybrat yang tengah berlangsung jika di pandang dari sisi hukum, kedua pihak yang sedang mempertahankan sikap atas ibu kota ini masing-masing memiliki legitimasi hukum yang cukup beralasan. Kelompok pertama yang menghendaki pemerintahan Maybrat berkedudukan di  kumurkek berprinsip dan membangun argumentasi hukum mereka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia “ Nmor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupate Maybrat Provinsi Papua Barat ” Pada BAB II Bagian ke-empat menyatakan Ibu Kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Aifat. Jika mengacu pada UU ini maka argumentasi, prinsip dari sebagian masyarakat yang menghendaki ibu kota di kumurkek adalah wajar-wajar saja.

Sementara argumentasi dari kelompok yang kedua yang menghendaki adanya ibu kota Maybrat berkedudukan di Ayamaru merujuk pada hasil gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dimana pihak pengungat memenangkan gugatan dengan fokus gugatan adalah soal pemindahan ibu Kota dari kumurkek ke Ayamaru. Jika mengacu kepada hasil gugatan mahkamah knstitusi ini, maka kelompok kedua juga memiliki alasan hukum, sebab Mahkamah konstitusi adalah ruang bagi warga negara untuk melakukan gugatan secara hukum.

Jika mencermati argumentasi hukum yang berkembang di masyarakat terkait ibu kota ini, maka konflik Ibu Kota Maybrat bisa dikatakan di sebabkan oleh faktor hukum atau regulasi pemerintah. Sebab pemerintah telah mengabulkan gugatan pemindahan ibu kota, artinya pemerintah tidak memperhatikan segregasi atau dualisme yang berkembang di masyarakat terkait ibu kota ini. Tentu bagi pakar hukum, bahkan para intelektual dan elit akan membaca perdebatan ini dengan sudut pandang hukum yang jelas, sementara masyarakat akar rumput akan membacanya dengan subyektifitas sosial, sentiment politik dan seterusnya.

Pada titik inilah kita dapat menyatakan bahwa Konflik sosial yang timbul di Maybrat berawal dari sengketa hukum yakni UU Nomor 13 dan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan ibu kota di Ayamaru. Pada konteks ini rakyat tidak punya kapasitas untuk memperdebatkan keputusan ini, sehingga di perlukan keputusan dari lembaga yang lebih tinggi dalam mengeksekusi aturan ini yakni menteri dalam negeri dan kementerian terkait lainnya. Singkatnya Maybrat dari sisi hukum bisa di katakana Bola panas yang di lemparkan pemerintah ke masyarakat

Sudut Pandang Politik  

Membaca polemik ibu kota Kabupaten Maybrat tidak semata-mata dari dimensi hukum yang sudah diuraikan diatas. Aspek politik cukup penting dalam membaca dinamika politik pemerintahan yang sedang berkembang ini. Secara politis polemik ini adalah produk politik dimana pesta demokrasi dan politik PILKADA yang di menangkan Bupati terpilih saat ini, secara otomatis Bupati terpilih menjalankan amanat pemerintahan tetapi juga amanat politik sebab kepala daerah atau kepala pemerintahan tetapi juga Pembina politik di daerah. Sehingga ototritas pemerintahan dan politik yang dimiliki di gunakan untuk mengeksekusi pemindahan ibu kota dengan berbagai pertimbangan.

Aspek politik yang lain adalah elit-elit lokal ikut mengoreng isu ibu kota ini dengan sanggat baik. Sebagai politisi, isu ibu kota ini sanggat seksi untuk di kelola sehingga para kader partai bisa merebut simpati baik elit politik dari Ayamaru maupun juga dari aifat. Moment ini menjadi momen penting yang tak bisa di lewatkan, sebab kalau ibu kota di poles dengan bahasa harga diri, maka secara sikologi politik, rakyat akan melihat elit yang muncul bebicara membela dan memperjuangkan ibu kota adalah pahlawan di mata kedua kelompok yang pro dan kontra soal ibu kota. Tindakan ini juga  cukup menjadi alasan untuk memilih mereka menjadi anggota parlemen tetapi juga calon pemimpin lainnya. Pada konteks itu ruang politik yag cukup menarik yang tidak terbaca oleh akar rumput dengan cermat. Rakyat yang sedang kebingungan dengan jalannya pemerintahan kemudian di mobilisasi dengan berbagai isu sehingga terjadilah blok atau kubu pro dan kontra.

Pendekatan Budaya

Pendekatan budaya, ya pendekatan ini mungkin selama ini di lupakan bahkan terlewatkan dalam proses rekonsiliasi. Kalaupun di munculkan lebih kepada pendekatan aktor dan lembaga artinya pendekatan kepada tokoh orang yang dianggap berpengaruh, karena metode system patron klien atau pendekatan kepada lembaga dewan adat dan lain-lain sejatinya  belum menyentuh kepada unsur atau aspek nilai, spirit yang sanggat esensial yang lahir, hidup dan tumbuh berkembang di dalam masyarakat Maybrat.

Ada adagium yang menarik dalam politik yaitu slogan “ Jika politik itu kotor, puisilah yang membasuhnya, jika konflik itu busuk, budaya dan agamalah yang membasuhnya. Mari coba mencermati slogan ini lebih mendalam, lebih dari sekedar memperdebatkan letak ibu kota dari aspek dasar hukum yang inti argumentasi dari UU Nomor 13 dan Keputusan MK. Jika rakyat terjebak dengan argumentasi hukum dan politik, maka kita dapat memastikan bahwa rakyat akan terombang ambing dalam arus perdebatan hukum dan politik elit yang tidak pernah aka nada ujungnya. Mengapa…? Sebab  Jika pengacara, penasihat atau ahli hukum yang di pakai oleh kelompok pro dan kontra   memcoba membangun pendapat hukum yang seolah-olah masuk akal akan membingungkan rakyat yang masuk dalam perdebatan ini.

Karena itu, rakyat mari menemukan jalan penyelesaiannya secara budaya , nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di negeri kita. Mungkin pembaca irisan tulisan ini akan bertanya nilai budaya yang seperti apa maksudnya ini..? Ijinkan saya menulis aspek itu untuk pembaca sekalian. Mari kita kembali ke awal pembentukan Kabupaten Maybrat ..?? Apa dasar pembentukan Kabupaten Maybrat..? Awalnya bermula dari ketidaknyamanan hidup bersama di Kabupaten Sorong Selatan, sebab masyarakat Maybrat banyak bersingungan dengan masyarakat Sorong Selatan baik di pemerintahan bahkan perdagangan di pasarpun mama-mama Maybrat  sering saling ribut dengan Masyarakat sorong selatan. Disisi yang lain SDM Maybrat di aggap sanggat siap untuk hadirnya Kabupaten baru. Munculah kesadaran bersama dan persatua untuk memperjuangkan Kabupaten ini.

Budaya persatuan dan persaudaraan sanggat kuat dan mengikat masyarakat Maybrat tempo dulu. Budaya atau spirit hidup yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial ini di nyatakan dalam bentuk istilah, filsafat hidup yang penuh makna. Tidak terbatas pada ungkapan dan filsafat yang sekedar di yakini biasa tapi di wujudkan dalam praktek hidup. Ada istilah Anu Beta Tubat (Kerja sama dan kerja bersama-sama) Praktek budaya kerjasama ini sanggat kuat di praktekan di tengah kehidupan sehari-hari. Kerja sama ini di buktikan dalam berbagai hal, baik ekonomi dengan kepemilikan bersama, pendapatan bersama bahkan kerja saa membangun pendidikan, gereja dan aspek lain. Kesadaran kolektif masyarakat Maybrat benar-benar kuat membuat mereka mampu menembus isolasi yang cukup sulit kala itu. Budaya musyawarah untuk mufakat selalu menjadi mekanisme yang paling demokratis dalam adat dan budaya Maybrat.

Dalam system kepemimpinan adat Maybrat raa bobot memiliki keseimbangan yang cukup sistematis dan rapih. Yang di maksud sistematis dan rapih itu sseperti apa..? Di Maybrat setiap distrik ada raa bobot yang terdapat dalam suku dan di unit yang paling kecil adalah marga. Setiap marga punya orang terpandang, pada situasi konflik yang mengerikan sekalipun mereka mampu melakukan negosiasi, komunikasi dan kompromi untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Atau yang sering di sebut raa bobot mhar tu anya (pemimpin komunitas saling respek dan hargai posisi masing-masing), tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Di Maybrat tidak ada hubungan penaklukan, setiap orang punya kepemilikan baik tanah, harta kain dan lain-lain yang tidak bisa di caplok oleh dan rampok oleh orang lain. Semua itu karena rasa saling menghormati dan menghargai, persatuan dan persaudaraan.

Selain nilai-nilai sosial seperti “ Anu Beta Tubat, Satu Hati Satu Komitmen, Karef Hamit (Satu Ikat Pana dan busur yang melambangkan persatuan yang kuat).  Maybrat Baik Protestan dan Katolik ada nilai-nilai spiritual luhur yang di junjung tinggi. Sebagai contoh Nilai Teo Fani bagi umat Kristen Protestan yang di yakini sebagai janji berkat bagi orang A3 dengan empat syarat mutlak Persatuan, Kasih, Kerendahan Hati dan Penghormatan Kepada orang lain.

Masyarakat Maybrat harus menyadari bahwa kita memiliki modal sosial berupa nilai-nilai yang kuat yang berfungsi menjadi pedoman kita dalam merespon berbagai perubahan dan tantangan saman yang sedang bergulir termasuk menjadi landasan utama diluar konstitusi dalam menjalankan pemerintahan di Maybrat, secara khusus dalam memandang letak ibu kota kabupaten Maybrat. Jika saat ini masyarakat Maybrat merefleksikan norma, nilai sosial yang kuat itu saya percaya dan niscaya akan ada kesadaran kolektif yang kuat.

Dan pada akhirnya menempatkan persatuan dan persaudaraan pada posisi utama dalam menentukan letak dan kedudukan ibu kota. Jika nilai-nilai ini di galang kembali, maka akhirnya kesadarn yang muncul adalah mau Ibu Kota Maybrat di kumurkek, mau ibu Kota di Ayamaru semua milik bersama dan akan dinikmati bersama atas dasar rasa persatuan dan pandangan hidup yang kuat.  Pada titik inilah budaya mampu membawa kita keluar dari debat kusir hukum dan politik yang akan menghanyutkan banyak pihak.

Jika keluar dari prinsip nilai budaya, norma adat, nilai agama Teo Fani, maka kita akan berjalan megikuti kehendak politik dan berbagai macam doktrinnya tentang who get what, when, how much. Siapa mendapat apa, kapan dan berapa banyak, bagaimana power sharing (pembagian kue kekuasaan).  Secara hukum siapa yang paling legitimet, mana hirarki udang-udang yang lebih tinggi dan perdebatan seterusnya. Mari mengurus Papua ini dengan hikmat yang tumbuh, lahir dan hidup di tanah ini. Jangan mengimpord konsep barat, eropa, timur dll, gali dari sumber sumur kita sendiri, agar rasa dan aromanya benar-benar ala Papua.

 

Catatan Refleksi :

Otonomi khusus adalah produk win-win solution jalan tengah antara Papua ingin merdeka atau tidak. Didalam otsus ada pemekaran yang dilakukan dengan tujuan memperpendek rentan kendali pemerintah agar daerah dengan cepat dan leluasa, dengan kewenangan dan keuangan yang cukup bisa membangun rakyat Papua untuk mengejar ketertingalan yang ada. Otsus yang di coba ini malah menciptakan paradoks. Rakyat Papua saling sikut menyikut, saling tipu-menipu saling sikat menyikat, politik birkokrasi, politik legislatif menjadi ajang orang Papua saling bunuh-bunuhan merebut jabatan yang sebenarnya hanya untuk melayani masyarakat.

Orang Maybrat harus merefleksikan bahwa sumberdaya manusia yang cukup energinya habis karena terbelah kedalam kelompok pro dan kontra, mulai saling seting strategi untuk menjegal, mengintai, menghalagi bahkan gunting-mengunting. Kita sibuk berkelahi di ranah politik dan birokrasi, konsentrasi dan energy rakyat terbelah dan pihak ketiga (pendatang) makin hari datang meguasai ruang hidup ekonomi kita secara perlahan-lahan. Arus migrasi masuk Maybrat setiap harinya hanya untuk mengambil peluang dan manfaat dari konflik yang di kelola secara masif di tengah rakyat ini.

Warung-warung, toko-toko, bengkel-bengkel, tempat foto copy, pasar keliling dengan motor dan mobil blakos setiap harinya keliling Maybrat. Helloooo orang Maybrat harus sadar bahwa model monopoli, dominasi dan marjinalisasi yang masif di Kota Sorong, Kalimantan, bahkan betawi itu awalnya begitu, sedikit orang datang dan lama kelamaan jadi kekuatan yang besar. Saking sibuknya hingga politisi kita tidak berpikir untuk menyusun instrument perda terkiat pembatasan arus migrasi, mencontohi bali, Yogyakarta, banjar mmasin dll. Jika tidak lapangan kerja akan di dominasi orang luar dan kita sibuk urus politik dan pemerintahan, sibuk berlomba tunjukan siapa yang hebat dan siapa tidak hebat.

Otsus ini satu pisau bermata dua, di pergunakan baik itu membangun dan mensjahterakan masyarakat Papua, kalau salah di kelola akan membunuh orang Papua di banyak aspek” Dengan kasar kita bilag kalau belanda jajah Indonesia dengan cara  “ politik devide et impera” Jakarta tidak ikut memecah belah kita tetapi mungkin di sadari bahwa dengan karakter kita yang labil, rakus, haus pujian, egosentris suku, marga dan lain-lain pasti akan hancur sendirinya dengan politik otsus ini. Silahkan sadar bertindak atau hancur di gilas arus perubahan yang liar ini

 

Salam Perubahan

 Oleh Agustinus R.Kambuaya

Ketua Komunitas Noken Ilmu Sorong Raya

Kambuayaroby@gmail.com