Politik Pangan Lokal Kita

Foto Dari Google

Politik pangan, satu tema yang mungkin dilupakan dalam diskusi kita sejauh ini. Eentah diskusi pemerintah, diskusi NGO, Wartawan, Gereja dan masyarakat luas. Eentahlah, mungkin kita sibuk membicarakan politik yang daya kuasanya kongkrit kita lihat seperti kekuatan, otoritas dan kebijakan. Pangan mungkin jadi tema yang tidak menarik dan seksi bagi sebagian kita, pangan hanya urusan rumah tangga, urusan pertanian dan seterusnya.

Jika mencermati substansi permasalahannya,  pangan menjadi semakin menarik bahkan serius dan kritis. Eksistensi pangan lokal makin tergusur dengan trend perkembangan zaman yang menawarkan pola konsumsi baru atau  suatu pola perubahan pola konsumsi . Ada slogan yang maknanya amat strategis yaitu “siapa yang mengendalikan pangan dia mengendalikan kehidupan”  pangan sedang menjadi unsur paling penting di samping minyak atau energy.

Kedepan seluruh negara yang kehabisan lahan untuk pertanian dan perkebunan akan berebut pangan, sehingga pangan akan menjadi isu strategis di masa-masa yang akan datang. Kedepan arah politik negara, sumber kekuatan politik negara bukan politik lagi yang menjadi panglima, hukum yang panglima atau senjata yang menjadi panglima untuk menundukan negara tertentu, tetapi panganlah yang akan menjadi panglima.

Pangan Lokal Papua Vs Pangan Luar Yang Masuk Ke Papua 

Bahasa pangan agaknya terlalu tinggi, mungkin kita bisa sebut saja makanan lokal yang makin hari makin tersingkir karena pola olahan dan masakan yang makin memanjakan lidah dan rasa orang Papua. Sebut saja dulu pangan lokal kita “ keladi, ubi jalar atau petatas, kasbi/ singkong, sagu, pisang di ganti dengan beras murah yang namanya saja beras untuk orang miskin, negara memberi makanan yang kualitasnya amat rendah untuk manusia Indonesia khususnya Papua. Kalau kita tengok saja beras miskin itu, tidak perlu pakai penelitian laboratorium yang super canggih, cukup dengan kasat mata saja, kualitasnya sanggat menyedihkan untuk ukuran manusia. Tapi itulah realitas pagan kita, terutama beras untuk rakyat miskin.

                                              Foto Padi Diambil Dari Google

Meski beras miskin itu tidak layak untuk di konsumsi karena kualitasnya yang tergolong rendah, orang Papua tetap mengkonsumsinya. Mengapa..? Sebaba pandangan yang disertai program beras miskin ini sudah lama membangun kesadaran dialam bawah sadar masyarakat Papua bahwa beras adalah symbol makanan peradaban yang lebih maju, lebih moderen dan seterusnya sehingga tanpa disadari habitus masyarakat Papua makin menyatu dengan beras atau nasi. Terutama anak-anak muda yang lahir era 1990-an sanggat sulit meninggalkan konsumsi beras atau nasi ini.

Tidak terbatas pada beras atau nasi, kita bisa jumpai bagaimana pola olah makanan singkong, pisang, ubi jalar yang di kelola dengan berbagai kemasan membuat makanan lokal yang di kelola ala kadarnya menjadi tersingkir. Sebut saja kripik SAYO di kompleks Kelapa II Aspen Sorong. Kripik di buat dari bahan baku keladi yang sebetulnya bahan bakunya sudah ada di komunitas masyarakat Papua, tetapi metode pengolahan, teknologi, pengetahuan dan modal terbatas, sehingga keladi ini justru berhasil dan sukses di kelola oleh saudara-saudara pendatang dengan omset puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Ditambah lagi bahan baku keladi yang di datagkan dari luar Papua.  Toko-toko, mall-mall dan kafe-kafe mengolah singkong, keladi dengan cara yang berbeda dengan sebutan dan kemasan yang memikat semakin menambah persaingan pasaran pangan. Sampai disini kita boleh katakana kita miskin karena informasi dan pengetahuan, bukan kekayaan alam atau pertanian dan lain-lain. Masalah kita adalah masalah informasi dan pengetahuan.

                                                 Foto Singkong diambil dari google

Tidak hanya soal singkong, petatas/ubi jalar, pisang dan lain-lain, bahan pangan yang selama ini mengisi pasar lokal di sorong raya datangnya dari luar. Pembaca tulisan ini boleh membuktikan sendiri dengan mendatangi pasar Remu Kota Sorong atau pasar boswesen atau datang ke pelabuhan dengan mengecek kontainer-kontainer yang banyak-banyak itu.  Jenis bahan pangan seperti bawang merah, bawang putih, sayur kol, sayur sawi, ikan lele, ayam potong, kentang dan lain-lain selama ini di suplay dari luar Kota Sorong yakni dari Manado, makasar bahkan Surabaya. Itu satu bukti bahwa hidup kita “Terutama meja makan kita dikuasai, dikendalikan dan diatur oleh orang lain”  

Jika kita cermat melihat fenomena ini akan muncul pertanyaan mengapa bahan makanan yang kita butuhkan malah di datangkan dari tempat lain..? Bukankah tanah Papua ini subur dan kaya, bahkan di bilang surge kecil yang jatuh ke bumi..? Tanah yang kaya, modal pertanian yang di usahakan nenek moyang kita sejak dulu kala, kok malah bahan makanan saja kita inpord dari daerah lain..? Ternyata masalah kita adalah cara pandang kita yang  mengangap sektor pertanian dan pangan lokal kita tidak menjanjikan masa depan, kurang sumberdaya manusia dan teknologi yang inovatif untuk mengelola sektor ini sehingga stok pangan lokal kita inpord dari Provinsi lain.

                          Foto Pohon Sagu Diambil Dari Google

Mari membayangkan, bahwa kalau kita terlalu ketergantungan pangan atau bahan makanan dari Provinsi lain, lalu disaat yang bersamaan provinsi yang selama ini menyuplay makanan kepada kita mengalami krisis sosial, banjir atau gagal panen, pada saat itulah stok pangan terbatas dan kita akan merasa bahwa urusan makan dan minum kita di Papua ini ternyata dikuasai oleh orang lain.

Solusi Politik Untuk Pangan Lokal Kita

Jika mencermati permasalahan yang terjadi terkait pangan lokal kita, ternyata masalahnya tidak semata soal minat masyarakat untuk bertani, berkebun, atau masalah cara pandang masyarakat yang melihat sektor pertanian dan perkebunan serta pangan kita tidak menjanjikan apa-apa. Lebih dari itu, masalah pangan kita sejatinya soal politik. Soal politik yang dimaksudkan disni adalah soal good will atau kehendak baik atau kehendak politik dari pemerintah untuk menata urusan ketahanan pangan kita dari aspek yang sanggat strategis sampai teknis.

Mungkin pemerintahan kita melalui dana desa, dana otsus sudah harus memikirkan konsep pembangunan ketahanan pangan kita secara terintegrasi dan terpadu. Mulai dari perencanan, pembiayaan sampai pengelolaan hasil pertanian dan pangan kita.

Contohnya dulu kita pernah punya unit PPL di setiap kampung, dengan tenaga penyuluh pertanian yang bertugas memberikan penyuluhan kepada petani terkait teknis pertanian dan perkebunan. Unit semacam ini perlu di hidupkan kembali di saat sekarang yang dana desa hampir sulit di kelola sehingga hanya menyasar aspek pembangunan fisik berupa infrastruktur saja. Metsinya dana desa sesuai juklis/ pentunjuk pelaksananya mampu menangkap peluang pasar di bidang pertanian dan perikanan yang ada. Dengan begitu kita mampu swasembada pangan dan bahkan bisa mengeser pelaku atau pemain sayur, bawang merah, ikan dan lain-lain yang selama ini di impord dari luar ke wilayah Papua Barat dan secara khsus di Sorong Raya. Tidak hanya soal kemampuan produksi, tetapi menajemen pengolahan hasil perkebunan atau pertanian, tetapi juga mengolahnya kedalam kemasan yang siap di pasarkan.

Pemerintah juga bisa menyusun perda untuk memproteksi produk pangan lokal kita, misalnya bahan makan pokok lokal seperti sagu kita yang saat ini hak patennya sudah di akui di provinsi lain. Sebut saja contoh nyata; petani transmigrasi di Moswaren Maybrat yang saat ini sudah ikut jualan sayur gedi, jual sayur lilin, jual batang keladi, mejual keladi johar khas Maybrat dll. Inilah kecolongan kita sebagai pemerintah. Politik lokal kita mestinya di arahkan kepada proteksi dan perlindungan kepada ekonomi kerakyatan kita, bukan politik sikut menyikut sesama kita.

 

Salam Perubahan ;

Oleh Agustinus R.Kambuaya

Ketua Komunitas Noken Ilmu Papua Barat 

Kambuayaroby@gmail.com