Pendekatan HAM Dalam Pembangunan Papua

” Hak atas pembangunan adalah hak yang tidak dapat dicabut (an inaliable right) dengan dasar setiap individi dan seluruh manusia memiliki hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik”. (Deklarasi Hak Atas Pembangunan 1986) ” 

Dimata orang Papua Jokowi adalah Presiden Indonesia yang paling banyak berkunjung ke Papua. Tidak hanya kunjungannya yang mengesankan, slogan yang di bawa Jokowi ke Papua mencirikan perubahan pendekatan pembangunan yang mungkin menurut perspektif Jokowi harus di rubah.

Jika dimasa SBY lebih mengedepankan pendekatan ekonomi dan kesejahteraan, dan pendekatan dialog untuk masalah politik dan HAM. Lain halnya dengan Jokowi yang mengkampanyekan pendekatan budaya. Budaya bagi Jokowi merupakan aspek yang esensial dalam kehidupan orang Papua sehingga slogan budaya menjadi tema depan yang mengcover infrasttruktur, ekonomi, investasi dan lain sebagainnya. Semuanya di bangun dengan slogan atau sampul budaya.

Pendekatan Kesejahteraan Vs Pendekatan HAM 

Topik bahasan tentang Papua akan selalu bermuara pada urgensi pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan infrastrktur ataukah upaya penegakan hak asasi manusia untuk memenuhi rasa keadilan. Memang penting bahwa isolasi wilayah Papua harus segera di atasi dengan jalan trans Papua, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan. Namun satu sisi mata uang yang di lupakan dalam proses ini adalah manusia Papua yang menjadi sasaran, obyek sekaligus subyek pembangunan mestinya di penuhi rasa keadilannya.

Rangkaian pelanggaran HAM masa lalu sejak masa PEPERA hingga kasus paniai berdarah di era pemerintahan Jokowi tidak pernah di selesaikan secara tunntas sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat, martabat dan implementasi hak asasi manusia menurut UUD 1945 dan konvenan internasional tentang hak hidup, hak ekonomi, hak sosial dan seterusnya.

Potret TNI Sedang Menjalankan Tugas di Papua. Diambil dari google

Apalah arti pembangunan itu, jika rakyat yang menjadi sasaran pembangunan itu mati di tembak, dianiaya dan disiksa. Dosa masa lalu harus di hapus pada masa jokowi agar rasa keadilan itu membuat hati keluarga korban penembakan, penyiksaan bisa menerima dengan hati yang puas dan melanjutkan kehidupan dengan bebas tanpa beban masa lalu.

Karena itu, dalam pendekatan hilistik Jokowi yang menekankan aspek budaya sepatutnya memperhatikan aspek penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam semua aspek pembangunan yang sedang di jalankan. Hak hidup, hak masyarakat adat, hak ekosob dan hak-hak lainnya yang melekat pada masayarakat asli Papua.

Revolusi mental Vs Damai Sejahtera

Tema sentral Jokowi pada masa kampanye adalah Revolusi mental Rakyat Indonesia. Revolusi mental TNI, POLRI, Birokrasi, Petani, Nelayan bahkan seluruh komponen sosial masyarakat Indonesia harus diubah secara tetap. Titik tolak revolusi mental Jokowi dimulai pada aspek mental, sikap jujur, transfaran, berani dan damai. Secara nasional baik birokrasi, swasta di kampanyeka untuk melakukann revolusi mental.

Lain hal dengan masyarakat Papua yang masih memahami revolusi mental dari sekedar slogan dan belum sepenuhnya memahami apa isi revolusi mental ala jokowi ini. Bagaimana dan dengan apa revolusi mental itu di aktualisasikan…? Masyarakat Papua yang mayoritas menganut agama kristen protestan dan katolik lebih memahami konsep revolusi mental itu dalam bahasa yang lain yang dekat dengan agama mereka yaitu “damai sejahtera” damai dan sejahtera adalah dua kalimat yang punya makna berbeda. Jika ada damai pasti ada sejahtera.

Kunjungan Presiden Jokowidodo di pegunungan tengah Papua

Damai berarti tidak ada konflik, baik yang nampak secara fisik maupun konflik batin yaitu perasan sedih, iri hati, duka yang meliputi korban, keluarga korban pelangaran HAM masa lalu di Papua itu sendiri. Sehingga pembangunan dalam bentuk apapun hanya mengisi tuntutan hidup di ruang ekonomi dan sosial yang lain. Tetapi ruang psikis, trauma masa lalu belum di isi dengan sebuah pengungkapan kebenaran pelangaran HAM masa lalu.

Jokowi yang menurut banyak orang adalah titisan dewa, satria piningit, orang yang sederhana, paling sering mengunjungi Papua tentu di apresiasi banyak orang. Kesuksesan jokowi yang di didemontstrasikan dalam bentuk lagu, kaos dan slogan lainnya akan sempurna di Papua ketika Jokowi mampu mengisi ruang kosong Penegakan keadilan dan HAM di Tanah Papua. Jika Jokowi bisa mendorong penuntasan HAM di Papua, maka sempurnalah semua klaim kesuksesan jokowi itu.

Berpijak pada realitas HAM di Papua dan Papua Barat  maka, Solidaritas Organisasi Sipil Se-Tanah Papua meminta kepada Presiden untuk:

  1.  Segera Bentuk Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Papua
  2.  Segera tuntaskan kasus WasiorBerdarah, kasus wamena berdarah,
  3. Kasus Biak Berdarah
  4. Seluruh kasus pelangaran HAM di tanah Papua selama ini.

” Berbeda pandangan  bukan berarti musuh, tetapi kawan berpikir untuk dunia yang lebih adil, sejahtera dan makmur”  Menghormati Hak Asasi Manusia, mencintai kehidupan

A.R.K.

Ketua Komunitas Noken Ilmu Papua Barta 

Kambuayaroby@gmail.com