Kabar Duka Dari Nduga

 Kabar Duka Dari Nduga Papua

Media nasional dan lokal pada dua hari belakangan tepatnya tanggal 10-11 Juli Tahun 2018 menyajikan informasi yang cukup menarik terkait Negosiasi  Divestasi Saham 50 %  dari PT. Freeport. Sebagaimana di lansir tempo online pada 12 Juli 2018, Sri Mulayni Indrawati  mengatakan bahwa “Negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia mencapai kata sepakat. Sore ini, Kamis, 12 Juli 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penekenan perjanjian awal, yang disebut pula heads of agreement atau HoA, antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) serta Freeport dan Rio Tinto”

Berita media online terkait realisasi saham 50% kepada pemerintah Indonesia ini segera mendapat respon dari berbagai pihak. Media-media elektronik, media cetak dan online,  bahkan para tokoh dan analis memuji-muji Jokowi karena berhasil melakukan negosiasi dengan pihak PT.Freeport yang selama ini menutup diri. Reaalisasi ini merupakan prestasi bangsa, sebab sejak Indonesia merdeka belum ada pemimpin yang berani mengontrol Freeport perusahaan raksasa asal negeri Paman Sam itu. Realisasi ini juga merupakan wujud dari kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi yang di kampanyekan Jokowi dengan Slogan Trisakti pada masa kampanye presiden. Prestasi ini akan di eksploitasi habis-habisan sebagai komonditi politik menjelang Pilpres mendatang.

Foto TNI Sedang Operasi TPN-OPM

Disisi yang lain, Kota Jayapura berita berseliwiran terkait suara PILGUB Papua antara pasangan  LUKMEN dan JWW yang saling klaim-mengklaim kemenangan pada PILKADA Gubernur Papua . Ketegangan PILKADA Gubernur Provinsi Papua cukup menyita energi dan konsentrasi masyarakat Papua. Publik nasional, bahkan secara khusus Papua tengah berbanga hati soal keberasilan realisasi saham Freeport tetapi juga kemenangan pasangan LUKMEN Kembali memimpin Papua. Ditegah kebangaan, keberhasilan itu, kabar buruk dan duka datang dari Kabupaten Nduga, salah satu wilayah yang masuk dalam areal pengembangan eksploitasi Tambang  Freeport Nantinya.

Kabar Histeris Dari Nduga

Rakyat di bumi Kenyam Kabupaten Nduga pada tanggal 11-12 ingatan  mereka seolah dibawa  kembali bernostagia dengan peristiwa operasi pembebasan sandra di Mapenduma pada tanggal 9 Mei 1996 silam. Kali ini operasi yang sama dilakukan oleh aparat gabungan TNI & POLRI Terhadap kelompok yang di duga TPN-OPM. Situasi Nduga sejak 11 Juli hingga 13 Juli 2018  belum kondusif. Warga Nduga berada dalam situasi kepanikan, bunyi kotak senjata, bunyi helikopter, bunyi bom dan pemandangan kebakaran hutan yang di bom makin menambah riuh dan gemuruh, warga menjadi histeris, depresi dan ketakutan. Operasi miter benar-benar di lancarkan disana.

TNI Boom Lokasi yang di duga tempat persembunyian TPN-OPM Di Nduga

Kondisi kepanikan, ketakutan ini di gambarkan melalui berita yang di publis oleh media online suarapapua.com.pada 12 July 2018. Bupati Nduga Yarius Gwijange menerangkan kepada suarapapua bahwa Ia tidak bisa keluar meninggalkan Kenyam untuk melaporkan kondisi disana, sebabnya warga berdatangan meminta Bupati untuk tetap tinggal untuk melindungi dan mengayomi mereka disana. Masyarakat Nduga khawatir bahwa Keadaan mereka akan sanggat buruk apabila Bupati pergi meninggalkan Nduga, sebab keberadaan Bupati sanggat penting, selaku pejabat negara menjadi jaminan bagi masyarakat, keberadanya juga bisa buat TNI & POLRI tidak bertindak brutal terhadap mereka.

Disi yang lain Bupati Nduga Y.Gwijange mengungkapkan kekhawatirannya terkait operasi militer yang masif untuk memburu TPN-OPM tersebut. Menurutnya, operasi ini mengangu kenyamanan warganya. Paslnya, TNI & POLRI telah menyeberang kali dan mengepung 4 desa yang di duga menjadi tempat persembunyian TP-OPM. Warga melarikan diri ke hutan, Bupati belum tau dalam operasi baku tembak tersebut berapa TPN-OPM yang di tembak, berapa aparat yang tertembak, bahkan berapa warga yang menjadi korban, bagaimana kondisi mereka dan seterusnya.

Mencermati proses operasi militer ini, tentu kita menjadi bertanya, mengapa operasi terhadap TPN-OPM tidak di lakukan pada masa-masa sebelumnya, mengapa momentum realisasi difestasi saham 50% oleh Freeport dan momentum PEMILUKADA Gubernur barulah operasi Nduga ini dilakukan….??  Jika TNI & POLRI Sudah mengendus keberadaan TPN-OPM Sebelumnya, mengapa operasi ini tidak dilakukan sebelum realisasi saham dan PILKADA Gubernur dilakukan. Semunya tentu hanya sebatas pertanyaan, bukan kecurigaan yang berlebihan.

Pendekatan Kebudayaan Vs Pendekatan Militer ( Military Approach )

Peristiwa operasi militer Kenyam Nduga ini tentu menjadi momentum penting untuk merefleksikan pola, metode dan pilihan pendekatan terhadap konflik di Papua selama ini. Tentunya juga menjadi refleksi atas kepemimpina atau rezim yang ada, bagaimana sikap dan pendekatan mereka terhadap konflik di Papua. Konflik Papua adalah konflik laten yang redah suatu waktu, lalu mencuat kembali, bagai magma merapi yang bekerja siang malam tanpa peduli hujan dan angin, akan meledak suatu waktu. Begitulah konflik Papua, kadang mendingin, kadang memanas.

Rezim berganti rezim pemerintahan ada banyak pendekatan terhadap pembangunan tetapi juga konflik Politik yang laten tersebut. Era pemerintahan Soeharto, Papua di tetapkan statusnya sebagai daerah operasi militer (DOM) dengan sekian gelombang operasi.  Di zaman SBY selalu yang di kumandangkan terkait Papua adalah pendekatan dialog, demokrasi dan pendekatan kesejahteraan. Menurut SBY akar masalah Papua sejatinya bukan soal politik, sejarah dan lain-lain, namun masalah kesejahteran. Dengan pendekatan tersebut kesejahteraan (UP4B) , niatan orang Papua untuk merdeka menjadi berubah karena sudah sejahtera.

Foto TPN OPM

Meski pemerintah mengklaim melakukan pendekatan dengan cara-cara yang demokratis dan  damai melalui dialog dan pembangunan, namun pada kenyataannya gejolak politik Papua semakin memuncak di tahun 2011-2013. Merspon dinamika politik Papua, pemerintah  membungkam ruang demokrasi di Papua. Arogansi aparat tak ada bedanya dengan masa-masa sebelumnya.  Banyak aktivis Papua di tangkap, di teror, operasi intelejen juga berjalan hingga puncaknya penembakan terhadap Marko Tabuni sebagai pionir KNPB di dalam Kota Jayapura.  Rezim SBY justru mempraktekan pendekatan klasik yang di praktekan oleh rezim-rezim sebelumnya, yaitu pendekatan ganda (Double Standard Approach), pendekatan pembangunan tapi juga keamanan berjalan bersamaan.

 Jokowi Dan Pendekatan Kebudayan

Sudah seperti biasanya, setiap presiden Indonesia selalu punya idiom, slogan atau pendekatan baru kepada konflik dan permasalahan di Papua. Jokowi mengusung slogan pendekatan kebudayaan. Menurut Jokowi pendekatan kebudayaan itu relefan, sebab orang Papua lebih tepat di mengerti dengan pendekatan kebudayaan, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain. Tentunya menempatkan mereka sebagai saudara. Sebagai saudara maka Presiden harus berkunjung ke Papua sebanyak 7 kali semasa kepemimpinannya.  Jokowi mungkin Presiden Indonesia yang paling di terima, mendapat simpati dari rakyat Papua. Sosoknya yang sederhana, datang dari kalangan akar rumput seperti masyarakat Papua kebanyakan, latar belakang ini yang membuat masyarakat Papua yang terbiasa dengan ketulusan dan kesederhanaan jatuh hati kepadanya.

Setiap kota di Papua yang di datangi Jokowi selalu di sambut meriah, ramah dan bersahaja. Rakyat berharap tidak ada lagi pendekatan militer yang pernah menciptakan trauma mendalam itu terjadi lagi di Papua, sebab Jokowi telah mengangap mereka saudara. Layakah saudara di brondong dan di hujani peluru dan granat..? Tentu tidak, begitulah kisah di bulan July 2018 ini. Operasi militer di lakukan oleh TNI & POLRI Terhadap TPN-OPM di Nduga.   Sampai disni kita berhenti sejenak untuk berpikir, bahwa pendekatan kebudayan ala Jokowi bahkan pendekatan blusukan belum menyentuh TPN-OPM yang dianggap resisten terhadap pemerintah NKRI. Peristiwa ini tentu menjadi refleksi serius, bahwa Jokowi di senangi rakyat Papua dari sosok kesederhanannya dan blusukannya, bukan soal kesukaan karena kesederhanan itu lantas seketika merubah sikap politik sebagian masyarakat yang selama ini masih mempersoalkan status sejarah Papua, pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya.

Mestinya resistensi, aksi  TPN-OPM perlu dipandang dari sudut defenisi konflik Papua yang selama ini di sepelehkan bahwa hanya konflik kesejahteraan belaka, bukan konflik politik dan HAM Masa lalu. Sebab banyak hal telah di lakukan pemerintah pusat, kebijakan khusus, anggaran khusus juga belum mengubah sikap TPN-OPM yang masih terus berjuang. Ini mestinya menjadi perhatian sendiri, bahwa kewenangan telah di limpahkan, ratusan bahkan miliaran telah di gelontorkan, mengapa masih ada tuntutan merdeka…?? Apa yang salah dari pendekatan itu, apakah menyentuh soal mendasar atau bukan..?

Operasi militer di Nduga menunjukan bahwa belum ada pemimpin yang benar-benar mendengar apa aspirasi atau tuntutan dari kelompok resisten selama ini yaitu kelompok TPN-OPM. Mereka tentu perlu di dengar, jika mereka menghendaki dialog itu juga perlu di perhatikan. Operasi militer kali ini di Nduga kembali menegaskan bahwa sikap negara masih tetap mengunakan pendekatan keamanan atau militer dalam mengatasi masalah politik Papua. Selama pemerintah masih tetap berpijak pada defenisi bahwa masalah Papua adalah masalah kesejahteraan, maka sesunguhnya semua pendekatan pembangunan tidak akan pernah menyelesaikan masalah Papua. Justru sebaliknya akan memproduksi perlawanan baru dan seterusnya.

Pendekatan kepada TNP-OPM sepatutnya di dekati secara dialog yang damai dan bermartabat. Pendekatan militer, represifitas yang berlebihan tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan sesungguhnya. Pendekatan militer hanya akan menciptakan traumatik kepada masyarakat yang selama nduga dan Papua yang selama ini secara perlahan melupakan ingatan kekerasan masa lalu. Sejarah  membuktikan bahwa pendekatan keamanan dan represifitas di Papua bukan menciptakan ketakutan, menghentikan keinginan rakyat untuk terus menyuarakan tuntutan memisahkan diri. Justru sebaliknya, represifitas ms menciptakan kekerasan dan kekerasann itu menjadi energi, atom perlawanan dan pemberontakan kepada negara. Komnas HAM, Kepala Daerah, Anggota DPRP, MRP Papua Segera menyurati Presiden.  Meminta  Presiden sebagai panglima tertingi untuk menghentikan operasi miliiter yang sedang berlangsung.

Pihak palang merah nasional atau internasional harus segera masuk ke daerah konflik Nduga di Kenyam. Wartawan asing juga perlu diberikan akses untuk masuk ke Papua dan Nduga agar bisa meliput peristiwa yang terjadi. Komnas Perlindngan Perempuan dan anak juga segera hadir untuk memberikan bantuan kepada  ibu-ibu dan anak-anak, sebab dalam situasi ini mereka berada dibawah tekanan fisik tapi juga mental yang dalam.

Oleh A.R.K.