Masyarakat Adat Palang Kantor DPRD Raja Ampat

Masyarakat Adat Palang Kantor DPRD Raja Ampat

Waisai 21 November 2018 masyarakat adat yang teridiri dari 7 marga melakukan aksi pemalangan terhadap kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat sejak pukul 09:00-15:00 waktu setempat. Aksi pemalangan kantor DPRD merupakan butut panjang dari proses ganti rugi dari pemerintah kepada masyarakat adat  dari keluarga Umkai dan 7 marga lainnya sebagai pemilik hak ulayat dan tanah adat lima lokasi yang di gunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Aksi yang berlangsung hari ini 21 November 2018 di Kota Waisai tepatnya pemalangan kantor DPRD Raja ampat adalah puncak dari kekecewaan masyarakat adat atas ketidak jelasan ganti rugi pemerintah kepada masyarakat adat. Pasalnya masyarakat adat dari keluarga Umkai dan 7 marga lainnya merasa bahwa lokasi tanah adat mereka yang di panjamkan kepada PEMDA Kabupaten Raja Ampat saat ini diambil alih secara sepihak oleh PEMDA tanpa ganti rugi kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Pihak PEMDA Kabupaten Raja Ampat berangapan bahwa sertifikat yang di keluarkan adalah saah, sementara masyarakat merasa tidak pernah mengeluarkan surat pelepasan tanah adat mereka. Disisi yang lain PEMDA Raja ampat juga belum bisa membuktikan batasan 600 hektar tanah yang di berikan. Hal tersebut bertolak belakang degan masyarakat pemilik tanah yang menyatakan bahwa tidak termasuk dalam 600 hektar tanah tersebut.

Tahun 2016 APBD Kabupaten Raja Ampat tercantum 20 miliyar untuk pembayaran atau ganti rugi yang di sepakati oleh PEMDA dan DPRD untuk membayar ganti rugi tanah seluas 600 hektar. Meski APBD telah di tetapkan sejak tahun 2061-2018 PEMDA belum menyelesaikan ganti rugi masyarakat tersebut.

Tuntutan masyarakat tidak henti bahkan terus berlanjut, di tahun 2018  PEMDA dan DPRD Kabupate Raja Ampat menyepakati dana 20 Miliard untuk pembayaran lokasi yang bukan termasuk dalam 600 hektar tanah adat yang saat ini kator Distrik Kota Waisai yang sebelumnya digunakan sebagai kantor Bupati Raja Ampat.

Ketidak jelasan realisasi anggaran ganti rugi 20 Miliar yang telah di sepakati pada sidang DPRD tersebut mengakibatkan pemalangan kantor DPRD Raja ampat pada 21 November 2018. Masyarakat adat dari keluarga Umkai dan 7 marga lainnya menyatakan dalam tuntutanya bahwa aksi pemalangannya akan terus di lakukan hingga ada kejelasan dari pemerintah terkait dengan realisasi ganti rugi senilai 20 Miliar yang telah di tetapkan.

***

 

 

 

 

 

Masyarakat Adat Palang Kantor DPRD Raja Ampat

Waisai 21 November 2018 masyarakat adat yang teridiri dari 7 marga melakukan aksi pemalangan terhadap kantor DPRD Kabupaten Raja Ampat sejak pukul 09:00-15:00 waktu setempat. Aksi pemalangan kantor DPRD merupakan butut panjang dari proses ganti rugi dari pemerintah kepada masyarakat adat  dari keluarga Umkai dan 7 marga lainnya sebagai pemilik hak ulayat dan tanah adat lima lokasi yang di gunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Aksi yang berlangsung hari ini 21 November 2018 di Kota Waisai tepatnya pemalangan kantor DPRD Raja ampat adalah puncak dari kekecewaan masyarakat adat atas ketidak jelasan ganti rugi pemerintah kepada masyarakat adat. Pasalnya masyarakat adat dari keluarga Umkai dan 7 marga lainnya merasa bahwa lokasi tanah adat mereka yang di panjamkan kepada PEMDA Kabupaten Raja Ampat saat ini diambil alih secara sepihak oleh PEMDA tanpa ganti rugi kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Pihak PEMDA Kabupaten Raja Ampat berangapan bahwa sertifikat yang di keluarkan adalah saah, sementara masyarakat merasa tidak pernah mengeluarkan surat pelepasan tanah adat mereka. Disisi yang lain PEMDA Raja ampat juga belum bisa membuktikan batasan 600 hektar tanah yang di berikan. Hal tersebut bertolak belakang degan masyarakat pemilik tanah yang menyatakan bahwa tidak termasuk dalam 600 hektar tanah tersebut.

Tahun 2016 APBD Kabupaten Raja Ampat tercantum 20 miliyar untuk pembayaran atau ganti rugi yang di sepakati oleh PEMDA dan DPRD untuk membayar ganti rugi tanah seluas 600 hektar. Meski APBD telah di tetapkan sejak tahun 2001-2018 PEMDA belum menyelesaikan ganti rugi masyarakat tersebut.

Tuntutan masyarakat tidak henti bahkan terus berlanjut di tahun 2018 sehingga PEMDA dan DPRD Kabupate Raja Ampat menyepakati dana 20 Miliard untuk pembayaran lokasi yang bukan termasuk dalam 600 hektar tanah adat yang saat ini kator Distrik Kota Waisai yang sebelumnya digunakan sebagai kantor Bupati Raja Ampat.

Ketidak jelasan realisasi anggaran ganti rugi 20 Miliar yang telah di sepakati pada sidang DPRD tersebut mengakibatkan pemalangan kantor DPRD Raja ampat pada 21 November 2018. Masyarakat adat dari keluarga Umkai dan 7 marga lainnya menyatakan dalam tuntutanya bahwa aksi pemalangannya akan terus di lakukan hingga ada kejelasan dari pemerintah terkait dengan realisasi ganti rugi senilai 20 Miliar yang telah di tetapkan.

***