Kita Punya Pohon Tetapi Mereka Yang Kaya

Kami Punya Kayu Mereka Punya Uang

Dipenghunjung akhir tahun 2018, tepatnya tanggal 10-14 November 2018 satu pesan berantai dengan isi pesannya mengulang syair lagu, kami tidur diatas emas, berenang diatas minyak  semua anugerah itu kami cuma berdagang buah-buah pinang, kami tak mau bersalah pada anak-anak cucu, begitu lyric lagu Frengky Shailatua. Lagu yang mengisahkan realitas tetapi juga mewakili kegundahan hati orang Papua di masa otsus ini.

Satu situs media online Wartaplus.com pada 14 Agustus 2018  merilis berita dengan Judul “ Sebanyak 69 Kontainer Kayu Ilegal Bernilai Miliaran Rupiah Disita Petugas Kehutanan Papua” Pemerintah Provinsi Papua mengagalkan 69 kotainer kayu illegal yang hendak di bawa keluar dari pelabuha Jayapura tujuan Surabaya. Penyegelan 69 kontainer berisi kayu olahan ini terpaksa di lakukan karena dari hasil pemeriksaan pengirimannya tidak disertai dengan dokumen yang sah atau surat keterangan hasil hutan (SKHH) ternyata setelah diperiksa adalah palsu. Kayu olahan yang di isi di 69  kontainer ini di bawa dari beberapa  daerah di Papua seperti Nabire dengan mengunakan kapal Orintal  Diamond sebanyak 54 Kontainer. Bila dirupiahkan hasil dari penjualan 69 Kontainer kayu tersebut ditaksir senilai 12 Miliard rupiah.

Otsus Dan Peluang Melindungi Hutan Dan Kayu Papua 

Mencermati berita terkait upaya penyeludupan kayu illegal ini tentu membuat hati kita menjadi miris, bagaimana mungkin, dimasa otsus yang katanya memberikan pelimpahan kewenangan dan keuangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun berbagai program strategis untuk memproteksi hak-hak masyarakat Papua termasuk hak atas hutan dan  segala isi yang terkandung didalamya agar di atur, dikelola sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Papua. Enampuluh sembilan kontainer itu angka yang sanggat fantastis. Jumlah itu jika  terjadi di era sebelum otsus atau orde baru itu sesuatu yang kita anggap wajar karena ada sentralisasi kewenangan yang cukup kuat, pemerintah daerah hanya pamong penjaga rakyat tak di berikan kewenangan lebih untuk mengatur daerah sehinga hutanpun di jarah oleh para cukong, bandit dan konglomerat.

Enampuluh Sembilan kontainer illegal itu justru terjadi diera otsus yang di puja-puji sebagai kebijakan istimewa, kebaikan hati pemerintah pusat mengatasi isu Papua merdeka. Justru penjarahan hutan dan illegal loging makin massif di era otsus. Disni kita sampai pada pertanyaan siapa yang salah dalam hal ini;

Apakah rakyat yang salah karena dengan keluguan mereka melepaskan kayu-kayu seperti merbau, kayu besi  yang tumbuh hidup dalam pelupan mereka ratusan tahun kepada para cukong yang datang dengan berbagai pendekatan manis bak madu..? Ataukah Pemerintah Provinsi yang selalu lamban sehingga mencegahnya saja sudah di pelabuhan yang sedang ready untuk berangkat..?

Ataukah aka ada peranyaatn saling menyalahkan soal urusan kewenangan yang hirarkis atau vertical antara kementerian dan dinas kehutanan dan lingkungan hidup provinsi yang selalu mengeluhkan kewenangan mereka terbatas.? Entahlah, yang jelas kayu yang ada dalam pelukan masyarakat adat selama puluha tahun itu telah lepas ke dalam 69 kontainer dan siap untuk diberangkatkan menuju market di Surabaya dengan harga yang fantastis bahkan ke pasaran Cina dan Eropa yang harga per kubinya bisa mencapai 20-30 Juta Rupiah.

Menelisik fakta-fakta seperti itu, tentu miris dan tentunya semakin membenarkan syair lagu kami tidur diatas emas, berenang diatas minyak, semua anugerah itu kami Cuma berdagang buah-buah pinang. Lalu apa yang mestinya di lakukan agar tidak  terjadi seperti kutipan seorang Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN SORONG RAYA) Feky Mobalen dengan nada terbata-bata dan berat mengenang hutannya yang makin hari mangkin habis katanya “ Jangan lagi”  Kalimat pendek yang di samapikan dengan nada sedih ini sebenarnya mewakili masalah, perasan masyarakat adat bahwa pembabatan hutan dan illegal loging segera harus di stop.

Pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat harus mengevaluasi kinerja mereka lagi dengan baik dan teliti, bagaimana mungkin sejumlah perusahan melakukan tipu daya dan lolos secara administrasi masuk ke hutan mengambil kayu milik masyarakat adat, mengolahnya bahkan menampungnya di kontainer-kontainer secara teratur da rapih dan mengirimnya keluar dari tanah Papua tanpa di ketahui oleh Polisi Kehutanan, Beacukai, Kepolisian, bahkan petugas terkait lainnya. Bagaimana mungkin pelaku bisnis jauh lebih cangih dan pandai dari institusi negara…?

Solusi utamanya adalah kerjasama atau sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, NGO harus di bangun lebih intens untuk mengawal hutan termasuk ikut pengawasi pemanfaatan hutan sebagai contoh pengambilan kayu dilakukan dengan prosudur yang di tetapkan oleh pemerintah melalui kehutanan dengan menetapkan umur kayu, diameter kayu yang layak di ambil, dan tentunya reboisasi atau penanaman kembali untuk anka cucu kita kelak nanti. Bukan sebaliknya, pembabatan hutan habis lalu melanjutkan dengan sawit dengan izin yang lain tetapi operasi dan pemanfaatnya lain.

Semoga tanah Papua ini tak mengalami apa yang di alami bangsa-bangsa afrika yang di eksploitasi habis bertahun-tahun oleh bangsa ero lalu meningalkan kerusakan lingkungan, krisis air bersih akibat hutan yang tandus, kemiskinan, konflik sosial antara suku yang berujung pada krisis kemanusian.

***

                                                                                                          Agustinus R.Kambuaya

                                                                                                         Forum Study Noken Ilmmu 

                                                                                                        Kambuayaroby@gmail.com