Orang Papua Harus Bangkit Dengan Potensi Tambangnya

Satu Papua.com, Jayapura 28 November 2918. Dalam kaitan dengan visi diatas tentang dunia  Pertambangan, diperlukan satu upaya sistematis dari Pemerintah untuk memberikan Ruang kelola bagi Masyarakat dengan yang pertama dengan Penetapan WPR yang kedua adalah dengan Pengutamaan Orang Papua yang siap untuk memperoleh IUP agar dapat mengelola potensi alam daerahnya secara baik dan bertanggung jawab.

Pengelolaannya dapat dilakukan sendiri oleh Orang Papua atau juga dapat membuat kerjasama dengan pihak lain dengan kompensasi yang  saling menguntungkan apakah Pembagian saham atau bagi hasil atau kompensasi lain yang menunjukan kedaulatan masyarakat adat.

Ruang kelola bagi pengusaha anak Papua yang sudah mampu dan berpengalaman haruslah menjadi hal yang sangat khusus diperhatikan dalam memberikan ruang kelola, mereka harus didahulukan untuk mendapatkan ruang untuk mengelola potensi tambang,  tetapi mereka juga harus melakukan kompensasi kepada masyarakat adat seperti yang telah di kemukakan oleh Jhon Gobay  bahwa,  masyarakat adat pemilik tanah dapat diberikan kemudahan mengurus ijin usaha pertambangan untuk mengelola wilayah adatnya.

Posisi pemilik tanah banyaknya ijin kadang kala terjadi tumpang tindih wilayah, atau melakukan upaya penyerobotan, juga adanya ijin yang diberikan diatas wilayah yang ada kegiatan pendulangan rakyat, ini yang terjadi di Nifasi dan Degeuwo   hal yang penting dilakukan adalah bertanya kepada rakyat apakah mereka kenal atau telah memberikan persetujuan kepada pemegang IUP ataukah hanya diketahui oleh pemerintah atau oknum pejabat di dinas pertambangan.

Persoalan yang lain adalah dari aspek sosial apakah perusahaan ini memberikan manfaat kepada rakyat ataukah ijinnya hanya dipakai sebagai jaminan di Bank. Jika mengecewakan maka wilayah itu dikembalikan kepada pemilik hak ulayat sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009. Hal yang lain juga adalah konsesi dan IUP ditinggalkan begitu lama tanpa ada kegiatan atau dijual kepada pihak lain tanpa sepengatahuan masyarakat adat ini sangat bertentangan dengan adat maka wilayah itu dikenbalikan ke masyarakat adat pemilik hak ulayat.

Untuk mengatasi permasalahan pertambangan yang merugikan satu pihak dalam hal ini masyarakat adat sebagai pemilik sumberdaya alam dan pemerintah serta investor,  diperlukan adanya regulasi daerah berupa Perdasi terkait tambang di Papua yg isinya memberikan kesempatan yg pertama kepada pemilik tanah untuk mengurus ijin tambang dan membuat badan usaha bersama dengan investor agar posisi pemilik tanah sekaligus juga sebagai pemilik perusahaan.

Oleh. Jhon NR Gobay

Anggota DPRP Fraksi Otsus