LSM Lingkungan Hambat Investasi Di Papua

Sorong
LSM Menghambat Investasi
Pilihan strategi pembangunan nasional Indonesia pada tingkat nasional hingga daerah menjadikan investasi wilayah sumberdaya alam sebagai salah satu pendekatan utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut termuat pada  Peta arah startegis pembangunan ekonomi nasional menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, dimana Fokus dalam jangka pendek adalah meningkatkan efisiensi investasi di Indonesia. Hal ini mencakup optimalisasi sumber daya alam sebagai katalisator yang dapat menciptakan momentum yang diperlukan untuk melaksanakan program-program menuju pembangunan ekonomi yang lebih besar.
Merujuk pada pendekatan tersebut maka, fasilitas pendukung iklim infestasi seperti regulasi yang mudah, infrastruktur bahkan keamanan, stabilitas politik dan sosial budaya harus di ciptakan untuk mendukung proses investasi dan gerak modal tersebut. Oleh karena itu, ganguan keamanan, aksi sosial dan protes masyarakat yang terorgnisir dalam wadah seperti LSM, Masyarakat adat di padang pula sebagai penghambat agenda investasi nasional.
Pandangan skeptis LSM dan lembaga masyarakat sebagai penghambat yang harus di tindak pemerintah bukan wacana belaka, Jakarta Senin 02 April 2018 Jam 10:24 WIB situs media online https://economy.okezone.com  Mempublikasikan sebuah tulisan dengan Judul “Halangi Investasi di Papua, LSM Asing Harus Ditindak ’’ Menurut media ini, Pemerintah harus bersikap tegas terhadap LSM berkedok lingkungan yang menghambat investor yang menanamkan modalnya di Indonesia khususnya Papua.
Sebab sepak terjang LSM-LSM ini bertentangan dengan semanggat Presiden Jokowi menarik investasi untuk menanamkan modal mereka. Baca rilisnya beritanya disni, https: //economy. okezone.com/read/ 2018/04/02/320/1880844/halangi-investasi-di-papua-lsm-asing-harus-ditindak
Pernyataan yang di beritakan media economy. Okezone.com tersebut merupakan rangkuman pendapat pengamat ekonomi dari Institute for Development of economic and finance (Indef) Yudhistira Adinegara, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Yanto Santosa, dan Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo di Jakarta.
Menurutnya, Pemerintah melalui MENDAGRI dan  pemerintah daerah perlu menindak tegas LSM-LSM Berkedok lingkungan, perlu di berikan sangsi ketika berupaya menghambat laju pembangunan ekonomi dan investasi yang sedang di dorong oleh pemerintah. Menurut Guru Besar IPB tersebut, bahwa alih fungsi hutan untuk investasi juga perlu dilakukan demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Tricle-Down Effect Yang Selalu Bias
Pernyatan Guru Besar Yudistira Andinegara  yang menjustifikasi posisi LSM-LSM lingkungan di Papua sebagai aktor penghambat dan pengangu pembangunan ekonomi terutama investasi merupakan agurmentasi yang perlu di uji kebenaranya berdasarkan fakta lapangan dan tujuan perjuangan masyarakat adat bahkan LSM lokal dan internasional yang saling bermitra dalam kerja-kerja lingkungan di Tanah Papua.
Investasi merupakan salah satu pilihan atau pendekatan pembangunana ekonomi untuk kesejahteran negara dan rakyat. Pada umumnya investasi bertujuan untuk mendatangkan efek pengganda (multiplier effect) dan dampak menetes ke bawah (trickle-down effect) yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi seperti akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Investasi juga meningkatkan pendapatan keluarga dan rumah tangga, meningkatkan sumber penerimaan daerag PAD maupun sumber devisa negara. Secara sosial dapat meningkatkan taraf hidup sosial, pendidikan kesehatan dan lain sebagainya. Untuk tujuan mulia tersebut tentu sejalan dengan tujuan LSM-LSM lingkungan internasional yang bermitra dengan LSM lingkungan lokal yang ada.
Namun yang menjadi pertanyaan mendasar yang perlu di ketahui oleh para pakar dan pengamat ekonomi adalah mengapa masyarakat adat dan LSM lingkungan melakukan protes terhadap laju investasi .?  Protes dan advokasi bukan semata kehendak LSM atau masyarakat adat tanpa dasar dan sebab. Fakta empiris di lapangan memperlihatkan bahwa pengalaman investasi yang berlangsung dampak  positif menetes kebawah yang dijanjikan awal tidak tercipta.
 Justru sebaliknya, kerusakan lingkungan dan hutan, pengambil alaihan dan sabotase lahan yang melangar hak-hak masyarakat adat itulah yang terjadi. Konflik horizontal antara masyarakat akibat investasi juga menjadi jejak buruk yang di tinggalkan dari investasi yang berlangsung selama ini. Sebagai contoh PT. Freeport dengan jumlah karyawan dimana dari 30,000 orang hanya terdapat 25% orang asli Papua (https://ptfi.co.id/id/human-right).
Dibidang kehutanan Ekspansi sawit yang mengonfersi lahan dan tanah masyarakat adat terus meningkat  dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 lahan yang di konfersi dari 6,5 Juta menjadi 13,5 Juta hektar pada tahun 2013 (sawit watch 2013). Luasan ini menjadikan indonesia sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia.
Keberadan hutan tropis Papua terus menyusut atau terjadi proses deforestasi setiap tahunnya. Pada tahun 2005 -2009 luas hutan Papua  42,22 Juta hektar, menjelang tiga tahun kemudian mengalami degradasi atau penyusutan hutan 30,07 Juta hektar dengan data deforestasi hutan Papua 143,680 hetar per tahun. Sementara laju deforestasi di Papua barat setiap tahunnya mencapai 293 ribu hektar atau 25%.
 Dari sejumlah fakta lingkungan bahkan fakta konflik sosial akibat perampasan tanah milik masyarakat adat di Papua maka advokasi dan pembelaan terhadap hak-hak masyarakat termasuk kerusakan hutan dan lingkungan perlu di lakukan untuk menciptakan amanat konstitusi tetang keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan lingkungan bagi masyarakat  Papua.
Dari fakta-fakta lingkungan, ketidak adilan ekonomi diatas, maka pemerintah mestinya tidak paranoid atau curiga yang berlebihan tetapi sebaliknya menjadikan LSM sebagai mitra yang perlu diajak kerjsama untuk memecahkan persoalan lingkungan dan hutan yang terjadi. Bagaimana membangun pertumbuhan ekonomi tetapi tetap menjaga hutan tetap hijau. Meningkatkan pendapatan pihak swasta atau corporacy tetapi juga menyediakan lapangan kerja yang layak dan pendapatan yang layak pula.
Agustinus R.Kambuaya
Ketua Forum Study Noken Ilmu

2 tanggapan pada “LSM Lingkungan Hambat Investasi Di Papua”

Komentar ditutup.